JST-NEWS – Jawa Tengah, lagi-lagi butek urusan carut marut kalo sudah ketemu duit masih kecil, uang bahkan lebih gede. Inilah penduduk sekitar warga gunung kidul orasi besar-besaran (24/1/2026)

Gedangsari, Sejumlah warga Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, yang tergabung dalam Forum Ngalang Bersatu menggeruduk Kantor Kelurahan Ngalang – Ngedrop katah wong ndeso ikut bombastis di media publik.

Aksi tersebut dipicu dugaan kurangnya nilai transparans mendetail pemerintahan kelurahan, terutama dalam pengelolaan kebijakan publik.

Koordinator aksi, Wahyu, mengatakan masyarakat sudah jengah dengan sikap lurah setempat yang dinilai melampaui batas.

Kemarahan warga memuncak hingga mendorong mereka turun langsung ke kantor kelurahan untuk menuntut keadilan.

Dalam orasinya, massa menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari keterbukaan informasi publik khususnya di bidang pertanahan, sikap pamong praja terhadap warga, dugaan penyimpangan kebijakan, kinerja Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), hingga proses pengangkatan PAW.

dan ini juga, telah meruas ke beberapa mata dunia platfform digital siber online seluruh akses mendunia ditingkat Jawa Tengah #WARNING!! Bagi Kabupaten semuanya. Bisa jadi, ada gerakan lengserkan seluruh pemerintahan daerah di Kabupaten. (*Tidak adanya, penyesuaian seluruh transparan, dan adanya itu juga masih ada berbau korupsi, kolusi, bahkan sampai nepotisme kelompok dstnya)

Bupati juga, dimintai khusus; mengeluarkan mandat tidak ada keluarga di dalam semua tubuh tingkat dinas. #memang nya kami apa semua? sampai-sampai terpilih “ada uang jabatan, ada hal yang layak dimasukan ke struktur pemerintahan daerah dimasing-masing kelurahan Dsbnya.” apa mencontoh sama Kabupaten Pati? tutupnya: Tino.

Sikap Jagabaya yang dinilai tidak sesuai tugas juga disebut memicu konflik semakin melebar di tengah masyarakat.

Warga menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kalurahan Ngalang yang dinilai selama bertahun-tahun menjalankan kebijakan tidak berpihak pada masyarakat.

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya transparansi informasi publik, audit administrasi oleh Bupati Gunungkidul, pengembalian aset desa yang diduga dikuasai oknum lurah, serta desakan agar Bamuskal mundur jika tidak mampu menjalankan fungsi perwakilan warga.

Selain itu, massa juga meminta pertanggungjawaban Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul yang dinilai lebih condong membela pemerintah kalurahan dalam persoalan yang terjadi di masyarakat.

Warga turut menuntut lurah PAW beserta Jagabaya untuk segera dilengserkan tanpa ada hukum keluarga Disekitar Gunung Kidul. “semua warga miliki hak dan kewajiban dapat kinerja tranparans serta sama-sama”(Red)